VOJNEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra, Hambali, menyampaikan usulan agar pemerintah daerah tidak lagi menjalankan proyek pembangunan dengan skema multiyears atau tahun jamak.
Ia menilai model penganggaran dan pelaksanaan proyek yang berlangsung lebih dari satu tahun ini berpotensi menimbulkan kecemburuan antar daerah.
Menurut Hambali, tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi mendapat bagian dari proyek multiyears, sehingga hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan.
“Kedepan, Fraksi Gerindra berharap tidak ada lagi proyek multiyears karena tidak ada pemerataan pembangunan. Kita tahu Jambi ini terdiri dari 11 kabupaten/kota yang semuanya butuh perhatian,” ujar Hambali dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (28/4/2025), saat penyampaian laporan Panitia Khusus terhadap LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2024.
Namun jika proyek multiyears tetap dilanjutkan, Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah provinsi memastikan seluruh wilayah mendapat porsi pembangunan secara adil dan merata.
“Kalau ingin menjalankan proyek multiyears, silakan, asalkan pembangunannya tersebar di 11 kabupaten/kota. Jangan sampai ada yang merasa tidak diperhatikan,” tegasnya.
Hambali juga mendorong pemerintah untuk lebih matang dalam merancang proyek-proyek besar ke depan, agar tidak hanya fokus pada satu wilayah dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di seluruh provinsi.
