“Kita sepakat bahwa pernyataan Pak Mendagri adalah peringatan agar kejadian-kejadian buruk yang pernah tercatat dalam sejarah, khususnya di Jambi, tidak terulang,” tutup Hafiz.
Sebelumnya, Mendagri Tito mengingatkan pentingnya mematuhi aturan dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, ia juga menegaskan agar penyusunan pokir dilakukan sesuai aturan untuk menghindari adanya penyimpangan.
“Jangan sampai terjadi praktik-praktik buruk yang akhirnya berujung kasus hukum. Ini sudah banyak terjadi,” tegasnya.
Tito bahkan menyebut beberapa daerah yang tersandung kasus serupa, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa aparat penegak hukum sudah memahami pola penyimpangan dalam pengelolaan pokir ini.
Terkahir, Tito menekankan DPRD tidak memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran, kecuali yang berkaitan langsung dengan kebutuhan legislatif.
