Zayadi menambahkan, fakta bahwa BPN menerbitkan sertifikat setelah melakukan konfirmasi ke pihak terkait semakin menegaskan bahwa Pertamina tidak memiliki data kepemilikan yang kuat.
DJKN akhirnya menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara, sehingga Pertamina tidak memiliki kewenangan melakukan klaim sepihak.
Pemprov Jambi Pastikan 2.000 Honorer Tak Dirumahkan, Tetap Perjuangkan Penetapan PPPK
Batanghari di Level Aman, BPBD Ingatkan Warga Bantaran Sungai Tetap Waspada
DJKN: Penyelesaian Sengketa Tanah Eks Pertamina Akan Memakan Waktu Lama
Jalan Rusak Parah di Lingkar Selatan, Ketua DPRD Kemas Faried Pastikan Perbaikan Bertahap
