Sementara itu, perwakilan warga terdampak, Erven, meminta DPRD merekomendasikan bahwa pembangunan stockpile tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi.
“Kami minta DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasannya, karena sampai sekarang masih ada aktivitas yang berjalan dengan dalih CSR,” ujarnya.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Suprapto. Ia menyebut masih ada aktivitas seperti pemasangan lampu jalan dan penanaman pohon yang diklaim sebagai program CSR PT SAS.
“Padahal dalam pertemuan sebelumnya, berdasarkan instruksi Gubernur, tidak boleh ada aktivitas fisik maupun nonfisik sampai proses adu data selesai. Pemasangan lampu dan penanaman pohon ini jelas mengangkangi instruksi tersebut,” katanya.
Dalam rapat itu, DPRD Kota Jambi secara tegas menyatakan penolakan terhadap keberadaan stockpile batu bara di kawasan tersebut. Dewan menilai aktivitas tersebut berpotensi melanggar aturan tata ruang (RTRW) dan mengancam lingkungan serta permukiman warga sekitar.
RDP lintas komisi ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.
