Ia juga menambahkan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis resmi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan tersebut.
“Saat ini kan baru ada keputusan dari MK, petunjuk tekhnisnya belum ada. Apakah nanti dimasukkan ke anggaran daerah atau disesuaikan dengan tingkatan sekolah,” pungkasnya.