DPRD Jambi pun mendesak Gubernur dan tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan lembaga teknis lainnya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
Samsul mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan seharusnya dilibatkan dalam komunikasi terkait kendala di lapangan.
Ia juga menekankan dampak ekonomi dari tertundanya proyek tersebut. Menurutnya, jalan khusus ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi batubara dan meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah. Dengan target angkutan batubara nasional mencapai 37 juta ton, keberadaan jalan khusus akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah.
“Kalau jalan ini selesai, potensi kenaikan DBH akan jauh lebih besar,” katanya.
Terkahir, Samsul kembali menyoroti kemacetan yang masih terus terjadi di jalan umum akibat belum tersedianya jalur khusus bagi truk batubara.
