VOJNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dijadwalkan pada akhir bulan Januari tahun 2024 ini akan membuat keputusan terkait dengan rencana dibukanya kembali angkutan batubara melalui jalur darat.
Keterangan ini disampaikan Asisten ll Setda Provinsi Jambi, Johansyah pada Jum’at (3/1/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa setelah HUT Jambi seluruh pihak terkait akan melakukan rapat untuk membahas mengenai hal tersebut.
“Dengan kesibukan sekarang dengan rangkaian HUT Jambi, mudah-mudahan akhir Januari ini kita bisa membuat putusan skema langkah apa yang akan kita lakukan,” kata Johansyah.
Sebelumnya, jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sudah melakukan rapat diskusi terkait dengan hal ini. Namun, sangat disayangkan tak satupun kepala daerah yang hadir dalam kegiatan ini.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Al Haris telah menegur Bupati/Walikota yang tak hadir dalam diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024 itu.
“Karena ini menyangkut keputusan bersama, ini perlu hadir para Bupati/Walikota yang melintasi daerahnya masing-masing. Contohnya Batanghari dan Sarolangun yang mempunyai tambang, beda sama Merangin yang hanya melintasi saja. Kalau bisa hadirlah, tujuan kita supaya ada kesepakatan bersama. Jangan sampai kedepannya ada alasan saya tidak hadir rapat, ini menyangkut orang banyak,” tegas Al Haris.
Saat disinggung apakah ia akan melaporkan hal ini ke Menteri Dalam Negeri, Al Haris mengungkapkan bahwa ini hanya warning. Apabila dalam rapat selanjutnya Bupati/Walikota terkait tidak hadir, maka Gubernur Jambi itu akan melayangkan surat ke Mendagri tanpa kompromi.
“Suratnya tidak, inikan baru warning,” pungkasnya.
