VOJNEWS.ID – Memasuki usia ke-69 tahun, Provinsi Jambi menorehkan berbagai capaian pembangunan yang manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong realisasi Program Unggulan yang terukur, berbasis kebutuhan rakyat, dan menyentuh berbagai sektor strategis.
Komitmen pembangunan yang merata dan berkeadilan tercermin dari sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi hingga keagamaan yang terus berjalan secara berkelanjutan.
Pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemprov Jambi memperluas akses teknologi informasi hingga ke wilayah terpencil. Hingga tahun 2024, akses internet berhasil dihadirkan di 284 desa dan kelurahan blank spot yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Upaya ini menjadi pintu masuk pemerataan informasi serta pendidikan digital bagi masyarakat pelosok.
Di bidang pendidikan menengah, perhatian terhadap siswa kurang mampu terus diperkuat. Sebanyak 20.752 siswa SMA, SMK, dan SLB menerima bantuan pendidikan berupa seragam sekolah, alat bantu belajar, hingga pembiayaan SPP. Sementara itu, investasi jangka panjang di sektor pendidikan tinggi diwujudkan melalui program beasiswa dengan total penerima mencapai 1.272 orang, mulai dari jenjang S1 hingga S3, baik dalam maupun luar negeri.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Jambi memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui integrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan realisasi anggaran mencapai Rp128,7 miliar. Subsidi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga terealisasi sebesar Rp96,374 miliar.
Selain itu, pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sejak 2021 hingga 2025 telah menjangkau 8.069 pasien dengan total anggaran Rp70,277 miliar. Penguatan sarana dan prasarana rumah sakit serta pengadaan peralatan medis turut didukung melalui alokasi anggaran sebesar Rp47 miliar.
Kehadiran pemerintah di tingkat akar rumput diwujudkan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang digelontorkan untuk 141 kecamatan masing-masing Rp50 juta, 171 kelurahan sebesar Rp100 juta, serta 1.414 desa dengan alokasi Rp100 juta per desa.
