VOJNEWS.ID – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dr. Ike Silviana, memaparkan langsung sejumlah tantangan pelayanan kesehatan di hadapan Komisi IX DPR RI. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti keterbatasan fasilitas, distribusi bahan medis, hingga persoalan sistem aplikasi yang dinilai membebani tenaga kesehatan di lapangan.
Menurut dr. Ike, saat ini Provinsi Jambi memiliki 218 puskesmas yang melayani sekitar 3,7 juta penduduk. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan program CKG, situasinya dinilai cukup mengkhawatirkan.
“Kalau dibandingkan dengan kondisi CKG kondisi kami mengkhawatirkan yaitu hanya 38,06,” ungkap dr Ike, Senin (23/2/2026) sore.
Ia juga menjelaskan terkait dengan distribusi BMPHP (Bahan Medis Pakai Habis Program) untuk mendukung CKG yang dilakukan melalui mekanisme micro planning yang disusun puskesmas kabupaten/kota dan diajukan langsung ke Kementerian Kesehatan.
Pemerintah Provinsi Jambi menerima distribusi dari pusat untuk kemudian disalurkan ke puskesmas. Namun, dalam praktiknya, ketersediaan bahan medis tidak selalu lengkap.
“Pemberian BMPHP itu sesuai juga dengan keberadaan apa yang ada di pusat. Terkadang pemeriksaan yang kita lakukan tidak semua bahannya ada,” jelasnya.
