VOJNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menyoroti lambannya progres pembangunan jalan khusus batubara, proyek strategis yang digadang-gadang menjadi solusi utama mengurai kemacetan dan kerusakan jalan umum akibat aktivitas angkutan batubara. Dari tiga perusahaan pengembang yang terlibat, PT Putra Bulian Properti dinilai sebagai pihak dengan capaian paling rendah sejak proyek ini dimulai pada 2023 lalu.
Hingga kini, persoalan pembebasan lahan masih menjadi batu sandungan utama. Sejumlah titik krusial belum mampu dituntaskan oleh PT Putra Bulian Properti, sehingga memaksa pemerintah daerah turun tangan langsung, bahkan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membantu penyelesaian di lapangan.
Kondisi tersebut menuai kritik tegas dari Gubernur Jambi Al Haris. Dalam rapat evaluasi progres pembangunan jalan khusus batubara, Al Haris menilai sikap tertutup dari PT Putra Bulian Properti justru memperumit persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“Kalau tidak terbuka ya bagaimana, ayo dong harus disampaikan ke Bupati dan Kepala desa. Jangan sendiri-sendiri, kalau sendiri ya repot. Ini sudah menjadi masalah kita bersama,” tegas Al Haris.
Gubernur Jambi dua periode itu menilai keterlambatan proyek tidak hanya mencerminkan lemahnya koordinasi, tetapi juga menunjukkan kurangnya keseriusan pengembang dalam menuntaskan tanggung jawabnya. Padahal, keberadaan jalan khusus batubara menjadi program prioritas pemerintah untuk menekan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lalu lintas truk batubara di jalan umum.
Al Haris bahkan secara terbuka meminta PT Putra Bulian Properti tidak ragu melibatkan unsur TNI-Polri hingga kejaksaan apabila menghadapi hambatan di lapangan.
“Bapak jangan segan-segan. Ada Korem, Kejaksaan Tinggi, dan Polda. Karena ini program pemerintah, jadi kalau ada kendala di lapangan gunakan babinsa atau bhabinkambtimnas,” ujarnya.
Desakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar proyek strategis ini tidak kembali tersandera persoalan klasik yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal perencanaan. Terlebih, target penyelesaian jalan khusus batubara telah ditetapkan rampung pada akhir 2026.
