VOJNEWS.ID – Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram (LPG 12 kg) menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberi tekanan langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Sebagai komoditas energi yang banyak digunakan rumah tangga dan pelaku usaha, lonjakan harga LPG 12 kg dikhawatirkan tidak hanya menambah beban pengeluaran, tetapi juga memicu efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa kenaikan harga LPG nonsubsidi harus disikapi secara serius dan terukur oleh pemerintah serta para pemangku kebijakan. Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan berpotensi meluas jika tidak segera diantisipasi.
“Meskipun ini kategori nonsubsidi, pengguna utamanya adalah masyarakat menengah dan pelaku usaha kecil. Jika terus naik, ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang juga fluktuatif,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ivan Wirata juga mengingatkan potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi. Ia menilai kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau harga 12 kg semakin tinggi, sangat mungkin masyarakat beralih ke gas 3 kg. Ini berbahaya jika tidak dikendalikan, karena bisa mengganggu ketersediaan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” tegas legislator Partai Golkar tersebut.
