VOJNEWS.ID – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Nasir, mendorong pemerintah provinsi segera menyiapkan kebijakan pertanahan yang komprehensif guna mengantisipasi potensi konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Dorongan tersebut muncul seiring adanya temuan baru bahan bakar minyak berbasis kelapa sawit atau “bensin sawit” (Benwit) yang diteliti oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Inovasi ini diolah dari Crude Palm Oil (CPO) dan dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi komoditas sawit di masa depan.
“Paling penting itu kebijakan pertanahan, memang urusannya di BPN. Tetapi kebijakan pertanahan Pemprov Jambi harus memikirkan itu,” ujar Nasir, usai menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 di rumah dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2026).
Nasir menilai, lonjakan nilai ekonomi sawit berpeluang memicu persaingan penguasaan lahan jika tidak diantisipasi sejak dini melalui regulasi yang jelas dan berpihak kepada masyarakat.
“Ekonomi kita tergantung dengan sawit, karena itu sawit semakin mahal. Sekarang ada penemuan baru bensin sawit, saya yakin masyarakat akan diarahkan ke sana. Hal tersebut tentunya akan terjadi konflik lahan kedepannya, ini mesti kita luruskan agar masyarakat aman,” tambahnya.
