Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa dalam perkara kejahatan siber seperti phishing, skimming, maupun peretasan rekening pribadi, LPS tidak serta-merta mengganti kerugian nasabah apabila bank tidak mengalami kegagalan operasional. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab dapat beralih kepada pihak bank apabila terbukti terdapat kelemahan dalam sistem pengamanan internal.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar ketat bagi industri perbankan dalam memperkuat sistem keamanan teknologi informasi. Sementara itu, setiap dugaan serangan siber akan ditangani secara terpadu bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memastikan keamanan data dan dana nasabah tetap terjaga.
Menurutnya, akselerasi penanganan yang tengah berlangsung mencerminkan kesiapsiagaan regulator dan perbankan dalam merespons situasi. “Percepatan pemulihan ini menjadi indikator bahwa sistem pengawasan berjalan efektif dan responsif,” tegasnya.
Pada bagian lain, ia mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan tidak memberikan data rahasia seperti PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak manapun, yang kerap menjadi celah terjadinya tindak kejahatan siber.
Dengan langkah penanganan yang terukur dan sistem perlindungan yang berlapis, Asy’ari optimistis kepercayaan publik terhadap sektor perbankan, khususnya di Jambi, akan segera pulih dan kembali stabil.
