VOJNEWS.ID – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jambi, Rocky Chandra meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut terlibat dalam realisasi PI 10% untuk penambahan PAD Provinsi Jambi dari PetroChina dan perusahaan MIGAS yang ada di Provinsi Jambi.
Hal ini disampaikan oleh Rocky Chandra saat Komisi XII DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pada Senin (3/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Rocky Chandra menyampaikan bahwa PetroChina tidak boleh melanggar Peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM No 37 Tahun 2016 tentang PI 10%.
“PetroChina tidak boleh mengangkangi Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016. Aturan mengenai PI 10% yang masyarakat Jambi tuntut harus segera ditunaikan,” ujar Rocky Chandra.
“PI 10% adalah Participating Interest (Sepuluh Persen) yang merupakan besaran maksimal 10% dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dalam hal ini PetroChina. PI 10% merupakan peraturan yang mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas. PI 10% bermanfaat menambah pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat di Jambi,” tambahnya.
Rocky Chandra mendesak PetroChina untuk melaksanakan kewajibannya kepada Gubernur Jambi, sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.
“Kekayaan alam Jambi berupa minyak dan gas terus dikuras PetroChina. Saatnya PetroChina menunaikan kewajibannya kepada daerah Jambi dengan menjalankan aturan,” imbuhnya.
Selain itu, PetroChina diduga telah melakukan eksplorasi di kawasan hutan lindung selama bertahun-tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Negara tidak boleh membiarkan hal ini terus berlarut-larut. Kami meminta ketegasan Menteri Bahlil dalam menyelesaikan persoalan kami di Propinsi Jambi terkait keberadaan PetroChina,” tegas Rocky Chandra.
Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Gubernur Jambi bersama perusahaan terkait untuk segera berdiskusi dengannya terkait dengan permasalahan ini.
Bahlil berjanji akan segera menyelesaikan PI 10% dari PetroChina untuk penambahan PAD Provinsi Jambi dalam hulan Februari tahun 2025 ini.
“Saya janji akan selesaikan, kalau bisa cepat BUMD nya selesai Februari ini. Nggak perlu tunggu 2025,” tutur Menteri ESDM, Bahlil.
“Jadi jangan sampai kita kasih 10 persen kepada orang lain lagi, atas nama BUMD. Jadi kami dengan sangat senang hati, saya sebagai orang daerah pengen sekali untuk itu diberikan,” pungkasnya.
