VOJNEWS.ID – Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat, Andre Rosiade, kembali menyuarakan keresahan masyarakat terkait maraknya antrean panjang BBM subsidi di berbagai SPBU. Ia menilai, persoalan ini tidak hanya dipicu oleh tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh ulah sejumlah oknum yang diduga menimbun BBM untuk kepentingan pribadi.
Andre Rosiade mendorong Pertamina menjalin kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum melalui pembentukan Satgas Penegakan Hukum.
“Saya mengusulkan kepada Pak Simon dan jajaran Pertamina untuk berbicara dengan pemerintah untuk membentuk tim Satgas penegakan hukum, sehingga nanti di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing Polda dan Korem itu bisa bikin satgas bersama Pertamina untuk melakukan penegakkan hukum,” ujar Andre Rosiade, saat RDP Komisi Vl DPR RI bersama Dirut PT. PERTAMINA beberapa waktu lalu.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan ruang gerak mafia BBM yang merugikan rakyat kecil.
“Ini yang harus kita lawan mafia yang memakan hak rakyat banyak subsidi BBM ini, masa kita diam saja. Saya ingin kita punya legacy lakukan perlawanan masif,” tambahnya.
Andre Rosiade juga mengungkapkan bahwa perjuangan untuk menambah kuota BBM subsidi di Sumatera Barat sudah membuahkan hasil. Pada November 2025, kuota BBM subsidi di provinsi tersebut naik 15 persen.
Namun demikian, meningkatnya suplai tidak serta-merta menghilangkan persoalan antrean.
“Fakta di lapangan masih banyak antri dimana-mana. Saya sudah mendapatkan laporan dari Sales Area Manager saya sudah ada 3.500 nomor polisi yang diblokir,” katanya.
Lebih jauh, Andre Rosiade menyoroti munculnya modus-modus baru dalam penyelewengan BBM subsidi. Meskipun Pertamina telah memblokir ribuan nomor polisi, pelaku diduga tetap beraksi dengan menggunakan kendaraan berkapasitas tangki besar.
“Meskipun sekarang Pertamina sudah blokir nomor polisinya. Tapi truck atau mobil lansir itu pakai tangki besar yang mencapai ratusan liter untuk konsumsi BBM,” pungkasnya.
Andre Rosiade berharap langkah-langkah tegas dan kolaboratif antara Pertamina, pemerintah, dan aparat hukum dapat memutus rantai mafia BBM. Dengan begitu, BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, dan masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
