Pimpinan DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyampaikan aspirasi mengenai penambahan kuota jaringan gas perkotaan. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly SE, bersama dengan unsur pimpinan lainnya, mengunjungi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta pada hari Selasa, (7/01/2025). Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, H Jefrizen Muhamad Yasir, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Jambi, Hendra Saputra. Kunjungan ini merupakan agenda awal kerja DPRD Kota Jambi untuk tahun 2025, dengan tujuan membangun komunikasi yang sinergis antara pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan pemerintah pusat.
Selama pertemuan, pimpinan DPRD Kota Jambi diterima oleh Direktur Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dan menyerahkan surat dari Pj. Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, yang berisi usulan penambahan kuota jaringan gas perkotaan untuk tahun 2025. Dalam diskusi tersebut, mereka membahas manfaat yang telah dirasakan masyarakat dari jaringan gas, serta berbagai kendala dan aspirasi yang muncul di tengah masyarakat.
Kemas Faried menekankan pentingnya peran legislator dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan, serta menyatakan bahwa masyarakat sangat merasakan dampak positif dari keberadaan jaringan gas, yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka. Ia juga menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi dan semua pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program pembangunan yang efektif.
Kami di Kota Jambi berkomitmen untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian secara keseluruhan. Melalui jaringan gas ini, diharapkan dapat mendukung program percepatan pembangunan daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah, ungkap seorang politisi dari Partai Golkar.
Pertemuan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat Kota Jambi, di mana kota ini akan menerima tambahan alokasi sambungan rumah jaringan gas sebanyak 13.000 Sambungan Rumah (SR). Kota Jambi termasuk dalam 15 daerah di Indonesia yang mendapatkan tambahan alokasi sambungan rumah jaringan gas. Survei kelayakan telah dilakukan pada tahun 2024, dan saat ini proses sedang berlangsung dalam persiapan dokumen perencanaan teknis pembangunan. Kemas Faried menyampaikan rasa terima kasihnya atas terpilihnya Kota Jambi sebagai daerah yang mendapatkan alokasi tambahan jaringan gas di Indonesia.
“Alhamdulillah, Kota Jambi mendapatkan tambahan kuota yang akan segera dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bahlil, Menteri ESDM RI, yang telah berinisiatif menambah 100 ribu kuota jaringan gas untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia pada tahun 2025,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, seperti Pak Cek Endra, Pak Syarif Fasha, dan Pak Rocky Chandra, untuk bersama-sama memperjuangkan hal ini di tingkat pusat.
Sebagai informasi, pembangunan jaringan gas bumi perkotaan (City Gas) di Kota Jambi telah dimulai sejak tahun 2012. Meskipun mengalami beberapa kendala di awal pembangunan, saat ini jaringan gas telah menjadi alternatif sumber energi yang bersih dan ekonomis bagi masyarakat perkotaan di Kota Jambi. Jaringan gas kota ini mendistribusikan energi langsung ke rumah tangga dengan sistem berlangganan bulanan, mirip dengan layanan air PDAM dan listrik. Gas kota memiliki keunggulan sebagai sumber energi yang aman, praktis, hemat, dan ramah lingkungan. Sifat gas yang lebih ringan dari udara membuatnya cepat menguap, sehingga risiko bahaya kebocoran dapat diminimalisasi.
Saat ini, jumlah sambungan jaringan gas di Kota Jambi mencapai 13.268, dengan 83 persen di antaranya telah beroperasi. Sisa sambungan masih dalam proses aktivasi. Sejak masa kepemimpinan yang lalu, Pemerintah Kota Jambi secara konsisten mengajukan permohonan untuk sambungan jaringan gas baru, terutama ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.
