“Yang perlu kita cermati adalah seluruh prosesnya. Mulai dari pengambilan minyak, pemurnian, hingga sampai ke Pertamina sebagai pembeli. Termasuk bagaimana pengelolaan limbahnya dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Jambi akan bernegosiasi dengan Pertamina agar harga beli minyak dari masyarakat dapat memberikan keuntungan yang layak bagi para penambang lokal.
Untuk mencegah munculnya sumur ilegal baru, Gubernur Al Haris menginstruksikan seluruh kepala desa agar aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.
“Negara sudah mengatur dengan legalitas yang baik. Jangan sampai setelah ini diizinkan, muncul lagi sumur-sumur baru di luar izin yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk Satgas Terpadu Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab di tingkat provinsi dan para bupati di tingkat kabupaten. Satgas ini akan melibatkan Dinas ESDM, DLH, serta Polda Jambi, guna memastikan seluruh aspek teknis, lingkungan, dan keamanan berjalan sesuai ketentuan.
Jika tak ada aral melintang, program legalisasi ini akan resmi diluncurkan pada November 2025. Saat ini, Oktober menjadi masa krusial bagi semua pihak untuk merampungkan seluruh persyaratan teknis dan infrastruktur pendukung.
“Rencana kami, launching akan dilakukan pada bulan November ini. Untuk itu, fokus di bulan Oktober penyiapan sarana prasarana,” ujar Al Haris.
